Pendidikan

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Malang
lenjag

Usai Distop, PPDB SMA/SMK Negeri Kembali Dibuka

  • Kamis, 20 Juni 2019 | 17:57
  • / 16 Syawal 1440
Usai Distop, PPDB SMA/SMK Negeri Kembali Dibuka
Beberapa calon siswa mengecek posisinya. (rhd)

Memontum Kota Malang – Usai distop lantaran didemo orang tua calon siswa di Dinas Pendidikan Surabaya, Rabu (19/6/2019) sore, sistem online PPDB SMA dan SMK kembali dibuka di hari terakhir, Kamis (20/6/2019) pagi. Termasuk di beberapa SMAN di Kota Malang.

Tak ada pemandangan serbuan serupa kembali terjadi. Hanya beberapa calon siswa dan orang tua yang datang mengecek posisi urutannya, karena susahnya jaringan di rumah. Bahkan ada beberapa yang terlihat sedih karena tergeser, dan was-was karena posisinya terus menurun.

“Kami hanya ingin melihat bagaimana posisi hasil akhirnya, lantaran kami juga was-was tergeser. Apalagi sinyal di rumah berat kalau buka via ponsel,” ungkap Prapto, salah satu orang tua yang mendampingi putrinya yang mendaftar di SMAN 9 Kota Malang.

Sementara itu, Wakasek Kesiswaan SMAN 9, Moch. Chusnul Irfandi, SPd, mengatakan, ada beberapa calon siswa yang hendak mencabut nomor PIN dengan alasan akan pindah daftar ke SMK, setelah gagal dan tersingkir dari pagu SMAN 9 Kota Malang.

“Maunya mencabut berkas dan PIN, kami katakan bahwa kami tidak bisa, karena yang bisa mencabut dan berwenang itu di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” jelas Chusnul.

Ditambahkan Chusnul, seharusnya calon siswa dan orang tua harus berpikir matang sebelum mendaftarkan pilihan ke SMA atau SMK. Pasalnya, PIN yang dimiliki calon siswa hanya berlaku 1 PIN untuk 1 siswa. Sehingga, ketika persaingan ketat terjadi di SMA, dan tergeser, maka otomatis akan kehilangan peluang sekolah negeri, baik di SMA Negeri maupun SMK Negeri.

Terkait pagu, lanjut Chusnul, pihak sekolah tidak bisa ikut memutuskan, karena hal itu kembali merupakan kewenangan Dinas Provinsi Jatim. Sementara jalur offline SMAN 9 telah menerima 62 siswa baru.

“Kita tidak bisa otak-atik sistem. Bahkan penambahan pagu pun kita tidak ikut. Kami hanya melaporkan kapasitas dan jumlah kelas ke provinsi, dimana aturan umumnya tiap kelas 36 siswa. Meski jumlah kelas kita 11 kelas, pagunya dibawah itu dari provinsi,” tandas Chusnul. (adn/yan)

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

    Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional