Pendidikan

POLITEKNIK NEGERI MALANG
lenjag

Polinema Gelar Konferensi Internasional Perlindungan Data Personal

  • Rabu, 15 November 2017 | 20:08
  • / 25 Safar 1439
  • Dibaca : 49 kali
Polinema Gelar Konferensi Internasional Perlindungan Data Personal
Dr Syahirah Abdul Shukor memaparkan realita sejenis di Malaysia. (rhd)

*Resolusi Regristasi Simcard Masukkan NIK dan Nomer KK
 

Memontum Kota MalangAturan baru dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang mewajibkan konsumen provider untuk meregistrasi simcard nomor handphone menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) beberapa waktu lalu, sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Mereka menilai kebijakan tersebut kurang melindungi privasi data pribadi masyarakat sebagai konsumen, sehingga kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Menyadari hal itu, Unit Pelaksana Terpadu Mata Kuliah Umum (UPT MKU) Politeknik Negeri Malang (Polinema) menggelar International Conference bertemakan “Personal Data Protection In Digital Era” (Perlindungan Data Personal di Era Digital, di Aula Pertamina Polinema, Rabu (15/11/2017).

Para pemateri Konferensi Internasional. (rhd)

Para pemateri Konferensi Internasional. (rhd)

Konferensi internasional yang diikuti sekitar 300 peserta terdiri dari mahasiswa, dosen, masyarakat serta praktisi seperti hakim, jaksa dan praktisi bidang lain, menghadirkan beberapa pemateri, salah satunya pemateri internasional yaitu Dr Syahirah Abdul Shukor dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universiti Sains Islam Malaysia. Selain itu, pada sesi pleno menghadirkan Dr. Eng. Rossa Andri Asmara, S.T., M.T. dari Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang; Brigadir Aditya Wiguna Sanjaya, SH, MH dari Polda Jatim; Mahmud Hanafi dari PT Telkomsel; dan Suryarini, SE, MM dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Ketua UPT MKU Hairus Shandy SH, MH mengatakan, salah satu yang menjadi latar belakang konferensi internasional kali ini, terkait perkembangan isu di Indonesia tentang pro kontra kebijakan simcard menggunakan NIK dan KK, dimana beberapa elemen masyarakat Indonesia merasa kurang terlindungi.

“Salah satu penyebab kegelisahan yang timbul adalah tentang kekhawatiran masyarakat akan keamanan data-data pribadi yang dikirimkan, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi penipuan dengan menggunakan data-data pribadi yang seharusnya terjaga secara rahasia. Sehingga wacana ini layak dijadikan bahan diskusi agar menghasilkan solusi masyarakat tetap terlindungi di zaman era digital saat ini. Untuk itu kita bisa belajar pemateri dari Malaysia maupun Indonesia,” ujar Hairus Shandy, kepada Memo X.

Diharapkan nantinya masyarakat semakin sadar bahwa dalam pengumpulan data dan sebagainya itu merupakan bentuk perlindungan dari negara atau pemerintah. “Selain konferensi internasional, juga digelar seminar prosiding dengan 75 call paper yang masuk dan nanti akan kita screening lagi,” tukas Hairus Shandy.

“Berkaca pada pengalaman Malaysia dan beberapa negara ASEAN, serta negara di benua Amerika dan Eropa. Kebijakan ini sempat menimbulkan pro kontra. Namun pemerintah memberikan pemahamam serta menjamin keamanan data masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus dapat memberikan hal itu dengan melibatkan beberapa elemen, bukan sekedar kebijakan. Tak sedikit kasus perlindungan data ini juga terjadi, namun bagaimana upaya meminimalisirnya. Yang pasti harus memiliki desain barometer yang mudah dipahami untuk dilaksanakan,” jelas Dr Syahirah Abdul Shukor.

Sementara itu, Pembantu Direktur 1 Dr Drs  Ludfi Djajanto MBA, mewakili Drs. Awan Setiawan, MM, M.MT Direktur Polinema yang sedang tugas ke luar kota mengapresiasi konferensi internasional yang dihadiri civitas akademik UB, Unikama, MaChung, dan perguruan tinggi lainnya, serta beberapa elemen masyarakat dan aparat hukum. Khususnya mahasiswa sebagai bekal mendalami teknologi. (rhd/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional