Pendidikan

POLITEKNIK NEGERI MALANG
lenjag

Dinas Pendidikan Adukan Kekurangan Guru ke Wantimpres

  • Rabu, 18 Oktober 2017 | 16:08
  • / 27 Muharram 1439
  • Dibaca : 14 kali
Dinas Pendidikan Adukan Kekurangan Guru ke Wantimpres
Wantimpres, Abdul Malik Fadjar saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Blitar

Memontum Blitar—- Karena kekurangan tenaga guru, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pendidikan mengadukan permasalahan tersebut kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Abdul Malik Fadjar, saat berkunjung ke Blitar, Rabu (18/10/2017).

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, salah satu masalah pendidikan yang saat ini tengah dialami Kabupaten Blitar adalah kekurangan tenaga guru. Menurut Budi, semakin tahun semakin banyak guru yang pensiun. Hal itu diperparah dengan adanya moratorium rekrutmen pegawai.

 

“Seperti kita tahu semakin tahun semakin banyak guru yang pensiun, sehingga kita terus kekurangan karena tidak ada rekrutmen pegawai”, kata Budi Kusumarjaka, Rabu (18/10/2017).

 

Terkait hal tersebut , Budi meminta agar moratorium dicabut, khususnya untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Karena menurut Budi, kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar saja, namun juga terjadi di seluruh Indonesia.

 

“Khususnya tenaga guru dan kesehatan, sebaiknya tidak ada moratorium. Karena masalah ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Blitar, namun hampir di seluruh daerah di Indonesia”, tandasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Wantimpres, Abdul Malik Fadjar mengatakan, jika kekurangan tenaga guru memang menjadi masalah nasional. Ini tak hanya terjadi di Kabupaten Blitat saja, namun memang terjadi di seluruh daerah. Tetapi untuk melakukan perekrutan tenaga guru memang diperlukan berbagai pertimbangan. Karena untuk merekrut tenaga guru utamanya PNS, menyangkut dengan penggunaan APBN.

 

“Kekurangan tenaga ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Karena setiap tahun pasti ada yang pensiun. Sedangkan untuk perekrutan harus ada penyesuaian dengan ketersediaan anggaran di APBN”, papar Abdul Malik Fadjar. (jar/yan)

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional